Kejati Malut Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkup Pemkot Ternate

AyoTernate.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) gelar sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate.

Kegiatan yang bersalngsung di Aula Baabullah kantor Wali Kota Ternate, Senin (8/12/2025) itu dihadiri langsung Wali Kota M. Tauhid Soleman. Kegiatan ini dilakukan untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2025 yang mengusung tema “Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat”.

Selain Tauhid Soleman, kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara Sufari, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ternate Rukmini A Rahman dan jajaran Kejati Maluku Utara, para kepala OPD serta pejabat struktural dan fungsional di lingkup Pemerintah Kota Ternate.

Kajati Maluku Utara Sufari, dalam sambutannya menjelaskan bahwa penguatan pencegahan korupsi harus dilakukan secara terencana, mulai dari edukasi hingga pendampingan dalam pengelolaan anggaran.

Sufari menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, dan keterlibatan masyarakat merupakan prinsip penting yang harus dijaga untuk menghindari penyimpangan.

“Apabila ruang partisipasi publik dan keterbukaan tidak berjalan, maka potensi terjadinya masalah dalam pengelolaan pemerintahan akan semakin besar,” kata Sufari.

Sufarimenyoroti pentingnya kerja sama antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran.

Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kota Ternate sebagai tuan rumah pelaksanaan sosialisasi Hakordia tahun ini. Tentu, berbagai langkah perbaikan tata kelola terus dilakukan.

“Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Ternate telah mencapai lebih dari 88,” ujarnya.

Wali Kota Ternate dua periode itu menyampaikan peningkatan MCP tersebut tidak hanya menggambarkan kinerja perangkat daerah, tetapi juga menunjukkan komitmen bersama dalam mengelola anggaran secara profesional dan bertanggung jawab.

“Setiap kebijakan harus dipastikan tidak ada pihak yang dirugikan serta seluruh proses pemerintahan tetap berada pada jalur yang benar,” ucap Tauhid.

Tauhid berpesan kepada seluruh ASN semakin memahami pentingnya integritas dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Diharapkan sosialisasi ini memperkuat kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan kerja yang transparan, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik,” harapnya.(uki/red)