Warga Desak Hentikan Tambang PT STS di Halmahera Timur, Pulihkan Kerusakan

AyoTernate.com – Warga Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara mendesak pemerintah melakukan evaluasi dan mencabu izin usaha pertambangan (IUP) PT Sambaki Tambang Sentosa (STS).

Said Marsaoly, warga Halmahera Timur sekaligus pegiat Salawaku Institut mengatakan bahwa pembongkaran terminal khusus (jetty) milik PT Sambaki Tambang Sentosa (PT. STS) pada akhir 2025 lalu oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara menegaskan satu hal penting: bahwa jetty tersebut melanggar tata ruang laut dan tidak memiliki dasar hukum.

“Sejak Juni 2025, kami telah menyampaikan kepada publik bahwa pembangunan jetty PT Sambaki Tambang Sentosa di Memeli melanggar aturan pemanfaatan ruang laut dan dilakukan tanpa KKPRL,” kata Said, Sabtu (17/1/2026).

Fakta tersebut, lanjutnya, ditegaskan melalui surat resmi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diterima Salawaku Institute pada Juni 2025, jauh sebelum jetty akhirnya dibongkar pada akhir 2025. Artinya, pelanggaran ini sudah diketahui pemerintah sejak awal, namun perusahaan tetap melanjutkan pembangunan.

Dalam surat KKP tersebut pada Juni 2025, ia menyampaikan bahwa setiap pemanfaatan ruang laut wajib memiliki KKPRL, dan kegiatan tanpa dokumen tersebut dikenai sanksi administratif. Bahkan, KKP menyebutkan bahwa meski PT STS sempat mengajukan permohonan KKPRL, izin tersebut tidak dapat diterbitkan karena masih membutuhkan kajian teknis terkait potensi konflik sosial dan pencemaran lingkungan.

“Dengan belum terbitnya KKPRL, KKP menegaskan kalau perusahaan seharusnya menghentikan seluruh aktivitas terminal khusus. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya: jetty tetap dibangun hingga akhirnya dibongkar pada akhir 2025,” ujarnya.

Ini, kata Said, menegaskan satu hal penting; pelanggaran di Memeli bukan hanya kekeliruan administratif, melainkan pembangkangan terhadap hukum dan peringatan negara. Pembongkaran jetty pada akhir 2025 itu tidak bisa dibaca sebagai penyelesaian. Justru membuka fakta lain yang lebih serius: bekas tambang di Gunung Memeli ditinggalkan tanpa pemulihan.

“Pemantauan lapangan yang kami lakukan pada 15 Januari 2026 menemukan tanah terbuka, lereng gundul, lubang tambang dibiarkan mengangah begitu saja serta ketiadaan penanaman ulang di wilayah hulu yang langsung menghadap pesisir. Dalam kondisi ini, kerusakan ekologis terus berlangsung, meski operasi tambang dihentikan,” ungkap Said.

Persoalan di Memeli, Said menambahkan, tidak  dapat diselesaikan dengan misalnya “melengkapi dokumen” atau “memulai kembali dengan izin baru”.

“Kami memandang, masalah mendasar di Memeli bukan soal kurangnya administrasi, tapi kesalahan arah kebijakan. Sudah terang, RTRW Provinsi Malut dan Kabupaten Haltim tidak menyediakan ruang bagi reklamasi jetty tambang di wilayah itu. Jika pemerintah telah menyatakan pelanggaran. Kerusakan telah terjadi dan terdokumentasi. Dalam situasi macam ini, izin ulang bukan solusi, melainkan pengulangan kesalahan yang disengaja,” tegasnya.

Dengan rekam jejak peringatan sejak Juni 2025, ia mengungkapkan, temuan resmi KKP dan kondisi lapangan hari ini, maka setiap upaya menerbitkan izin baru di Memeli, dalam bentuk apa pun adalah pengkhianatan terhadap fakta dan keputusan pemerintah sendiri.

“Kami memandang, masalah di Memeli bukan kekurangan dokumen, melainkan kesalahan arah kebijakan yang terus diulang. Kami nyatakan sikap, pertama menolak secara mutlak segala bentuk izin jetty dan aktivitas pertambangan lanjutan di Gunung Memeli. Kedua menuntut pemulihan lingkungan segera dan menyeluruh oleh PT Sambaki Tambang Sentosa atas kerusakan yang telah ditinggalkan. Ketiga mendesak pemerintah untuk berhenti membuka ruang kompromi terhadap pelanggaran tata ruang dan lingkungan. Dan terakhir mendesak evaluasi dan pencabutan IUP PT Sambaki Tambang Sentosa, termasuk penyelidikan hukum atas dugaan pelanggaran lingkungan dan tata ruang,” pungkasnya.(red)