Pemkot Ternate Finalisasi Postur RAPBD 2027, Pembiayaan PPPK Jadi Perhatian

AyoTernate.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah memfinalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Penyusunan postur anggaran tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan daerah hingga akhir tahun 2026, termasuk rasionalisasi Transfer ke Daerah (TKD), guna memastikan alokasi anggaran tetap mendukung program prioritas dan visi-misi Walikota Ternate.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan dirinya telah menginstruksikan Kepala Bapelitbangda untuk segera berkoordinasi dengan BPKAD dalam merampungkan proses input dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sebelumnya telah difinalisasi ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Menurut Rizal, proses tersebut terus dipantau oleh Bapelitbangda dengan dukungan BPKAD, terutama untuk memastikan rincian alokasi belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai.

“Inputan ini terus dipantau langsung oleh Bapelitbangda dan dibantu BPKAD untuk mengetahui rincian belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai. Proses ini diperhitungkan tuntas dalam satu hingga dua hari ke depan sehingga gambaran postur APBD sudah dapat terlihat pada hari Jumat,” jelas Rizal, Selasa (3/11/2026).

Setelah proses finalisasi di tingkat TAPD rampung, lanjut dia, dokumen tersebut akan dilaporkan kepada Walikota Ternate. Pemkot Ternate juga akan berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD untuk menargetkan penyampaiandokumen RAPBD 2027 ke DPRD pada Senin pekan depan.

Selain merampungkan struktur belanja, kata Rizal, Pemkot Ternate juga turut memberikan perhatian khusus terhadap kepastian skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menyusul belum adanya kejelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pembiayaan dari pemerintah pusat.

Rizal mengungkapkan, Pemkot Ternate masih menunggu petunjuk teknis dan konfirmasi dari kementerian terkait, baik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengenai kemungkinan alokasi gaji PPPK telah diakomodasi dalam skema TKD.

Kepastian tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah kebijakan pembiayaan dari pemerintah pusat berlaku bagi PPPK penuh waktu dan paruh waktu, atau hanya diprioritaskan untuk tenaga pendidikan (guru) dan tenaga kesehatan (nakes).

Berdasarkan perhitungan awal TAPD terhadap persentase TKD yang diterima, terdapat rasio alokasi yang dinilai belum mencukupi apabila harus menanggung seluruh kebutuhan pembiayaan PPPK.

Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, Pemkot Ternate telah menyiapkan skema cadangan dengan tetap mengakomodasi anggaran pembiayaan PPPK melalui APBD murni 2027.

“Kami sudah menyiapkan rancangan anggaran untuk mengantisipasi hal itu. Sembari menunggu kejelasan apakah pembiayaan nakes dan guru akan diambil alih pusat melalui TKD, sementara ini tetap kami akomodasi menggunakan APBD murni, dan APBD kita siap untuk itu,” pungkas Rizal.

(srm/srm)