Pimpin Forum Konsultasi Publik RKPD 2027, Sekda Kota Ternate: Ini Ruang Penting

AyoTernate.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly memimpin secara langsung agenda Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.

Rapat yang berlangsung di ruang Auditorum Kantor Bappelitbangda Kota Ternate, pada Selasa (3/2/2026) itu dihadiri Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Kepala BPKAD, para Kasubag Perencanaan dan Keuangan OPD di Kota Ternate serta unsur terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu, Rizal menekankan bahwa Forum Konsultasi Publik RKPD menjadi momen penting untuk melakukan refleksi atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah berjalan hampir satu tahun.

“Karena pada 20 Februari 2026 nanti, tepat satu tahun implementasi RPJMD 2021–2029. Dalam satu tahun ini tentu ada capaian yang telah dilakukan, namun juga masih terdapat sejumlah catatan yang belum maksimal,” ujar Rizal.

Catatan-catatan yang belum maksimal itu, lanjut dia, harus menjadi bahan evaluasi bersama dalam penyusunan RKPD tahun 2027, khususnya dalam mengawal siklus akhir RPJMD.

“Maka Forum Konsultasi Publik ini menjadi ruang penting untuk melihat apa saja yang sudah kita capai dan apa yang belum bisa kita wujudkan,” katanya.

Disamping itu, Rizal menyebutkan bahwa ada keterbatasan anggaran daerah akibat penyesuaian dan pengelolaan belanja minimum, yang berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam menjalankan seluruh program dan kegiatan secara optimal.

“Di satu sisi daerah harus memenuhi belanja minimum, sementara di sisi lain harus tetap menjaga agar program-program tetap sejalan dengan visi dan target RPJMD yang disusun,” akunya.

Ia pun menegaskan pentingnya konsistensi dan koordinasi antara seluruh unsur perencanaan, agar tidak terjadi deviasi yang jauh dari target indikator kinerja utama maupun proyek strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Sejalan dengan hal tersebut, Rizal meminta agar program dan kegiatan yang belum bersentuhan langsung dengan masyarakat agar dapat ditata ulang dan dikaji kembali, sehingga RKPD dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi riil daerah.

“Forum Konsultasi Publik ini adalah kompilasi aspirasi sebelum kita masuk ke Musrenbang Kota, baik yang bersumber dari pendekatan bottom-up maupun top-down,” tandasnya.

(srm/red)