Pemda Kepulauan Sula Diduga Rampok Anggaran Proyek 4 Puskesmas

AyoTernate.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, diduga merampok anggaran lewat proyek pembangunan empat puskesmas dan rumah dinas.

Karena sebelumnya, di tahun 2024 Pemerintah Pusat mengucurkan Rp28 miliar untuk pembangunan empat puskemas serta rumah dinas di Kepulauan Sula.

Namun, proyek yang menghabiskan puluhan miliar itu tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Pemda Kepulauan Sula, sehingga pekerjaan yang harus selesai di tahun 2024, tidak mampu diselesaikan oleh pihak ketiga.

Maka itu, Pemda Kepulauan Sula, menganggarkan kembali untuk pembangunan empat puskemas yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Empat proyek pembangunan puskesmas dan rumah dinas itu, di antaranya Puskesmas Sanana, Puskesmas Wai Ipa, Puskesmas Fuata dan Puskemas Kabau.

Akademisi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate, Hardi Kemhay menganggap, proyek yang dikerjakan tidak selesai itu diduga ada kejanggalan dalam proses audit internal di Inspektorat Kepulauan Sula.

Tentu, Hardi mendesak, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara harus audit ulang anggaran yang digunakan untuk pekerjaan proyek itu. Tidak mungkin pengelolaan uang dalam pekerjaan tersebut tidak ada masalah.

“Pasti ada kejanggalan. Saya menduga ada perampokan yang dilakukan Pemda Kepulauan Sula. Karena anggaran sebanyak itu tidak mungkin tidak ada masalah. Maka dari itu BPK harus audit ulang,” kata Hardi, Sabtu (27/9/2026).

Berita Terkait: Warga Menduga Proyek 4 Puskesmas di Kepulauan Sula Sengaja Tak Diselesaikan

Lantaran tidak selesai pekerjaan empat puskesmas ini, Hardi menilai Pemrintah Kabupaten Kepulauan Sula gagal dalam melakukan pengawasan. Padahal ini merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan baik. Karena anggarannya dikucurkan dari Pemerintah Pusat.

“Pemerintah tidak serius dalam mengawasi pembangunan yang menyangkut dengan kebutuhan masyarakat,” tegas lelaki bergelar magister di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN) itu.

Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu menyoroti terkait dengan Pemerintah Kepulauan Sula yang kembali menganggarkan untuk pekerjaan empat puskesmas lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.

“Sangat disayangkan. Pemrintah seperti sedang sakit. Karena kesempatan yang nyatanya sudah di depan mata, hanya saja tidak dimanfaatkan dengan baik, makanya pemerintah pakai lagi APBD untuk pekerjaan puskemas,” sesal Hardi yang saat ini merupakan kandidat doktor di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Jika di tahun 2024 proyek pembangunan puskesmas dapat diselesaikan, Hardi menambahkan, maka anggaran yang dimasukkan ke dalam APBD 2025 untuk pembangunan puskesmas ini bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain.

“Saya menduga ini ada faktor kesengajaan dari pemerintah. Aparat hukum, baik jaksa maupun polisi harus usut masalah ini,” pungkasnya.(uki/red)