Status Sofifi Masih Diperdebatkan, Bappeda Malut Dorong Anggaran Khusus

Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin Adam. Foto: Istimewa

AyoTernate.com – Perdebatan mengenai status Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara tidak menghentikan dorongan percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara justru mengusulkan kebijakan anggaran khusus untuk memperbaiki layanan dasar dan infrastruktur penunjang aktivitas pemerintahan di Sofifi.

Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin Adam, mengatakan pemerintah provinsi ingin percepatan pembangunan Sofifi ditegaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Namun, besaran anggaran yang dibutuhkan masih dalam tahap penyusunan.

“Di sepanjang dua tahun perjalanan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur ini kami menganggap bahwa perlu ada afirmasi khusus, kebijakan khusus, terutama kebijakan penganggaran berlabel khusus dalam rangka menata wajah ibu kota yang lebih baik,” kata Sarmin, Jumat, 23 Oktober 2026.

Menurut dia, kebijakan tersebut diperlukan untuk memperkuat layanan dasar sekaligus menunjang aktivitas pemerintahan di ibu kota provinsi. Bappeda menginginkan percepatan Sofifi tidak sekadar diwujudkan melalui penempatan proyek di wilayah itu, tetapi memiliki agenda pembangunan yang terintegrasi dan alokasi anggaran dengan penandaan khusus.

“Yang didorong Bappeda adalah label khusus terkait dengan percepatan ibu kota Sofifi sebagai salah satu aksi komitmen Gubernur,” ujarnya.

Sarmin menegaskan Bappeda tidak menjadikan perdebatan mengenai status Sofifi sebagai alasan untuk menunda pembenahan wilayah tersebut. Bagi dia, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dasar harus tetap menjadi prioritas, terlepas dari perdebatan administratif yang berkembang.

“Sejauh ini kita tidak kemudian memperdebatkan status apapun. Prinsip kita adalah pelayanan dasar harus tetap jalan dan kualitas pelayanan dasar harus tetap diwujudkan karena ini wajah ibu kota,” kata Sarmin.

Ia mengatakan pemerintah daerah ingin melihat perubahan nyata pada kualitas Sofifi dari waktu ke waktu, terutama dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas penunjang pemerintahan.

“Sebetulnya tidak mendiskusikan soal status tapi mendiskusikan soal wajah ibu kota yang lebih baik terutama pada aspek layanan dasar. Yang kita dorong adalah wajah ibu kota harus berubah dan layanan dasar itu harus berkembang dan lebih baik,” ujarnya.

Meski demikian, usulan afirmasi anggaran itu masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian Bappeda adalah kesehatan. Pemerintah provinsi berharap Rumah Sakit Sofifi memperoleh dukungan anggaran khusus agar pelayanan kesehatan semakin berkembang dan mampu menangani kebutuhan pasien di wilayah tersebut.

Sarmin menyebut Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengarahkan agar dalam tiga tahun ke depan, hingga 2030, pasien tidak lagi harus dirujuk menyeberang ke Kota Ternate.

“Kita berharap arahan Ibu Gubernur bahwa dalam waktu tiga tahun ke depan sampai di tahun 2030 tidak ada lagi pasien yang kemudian dirujuk menyeberang ke Kota Ternate,” katanya.

Target itu menjadi salah satu alasan Bappeda mendorong percepatan pembangunan Sofifi masuk secara tegas dalam RKPD 2027. Namun, Sarmin belum merinci kebutuhan anggaran untuk mewujudkan target tersebut.

Menurut dia, pemerintah masih menyusun indikasi kebutuhan pembiayaan yang diharapkan dapat menyasar dua sektor utama, yakni kesehatan dan pendidikan.

“Langkah awal memang kita meminta ada label khusus, belum ada kepastian soal angkanya tapi indikasi kebutuhan angka sekarang sementara kita susun dan berharap itu bisa menyasar pada dua area tematik, terutama pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya.

Selain mendorong dukungan anggaran dari pemerintah daerah, Bappeda Maluku Utara menyambut inisiatif Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam kolaborasi penyusunan master plan percepatan Sofifi.


Sarmin mengatakan Bappenas berinisiatif menempatkan Project Management Office (PMO) di Sofifi sebagai bagian dari pendampingan program tersebut.

PMO itu Project Management Office, kantor perwakilan Bappenas yang kemudian diletakkan di Sofifi juga dalam rangka untuk program pendampingan percepatan ibu kota Sofifi sebagai agenda kita bersama,” ujarnya.

Kehadiran PMO diharapkan mendukung koordinasi dan perencanaan pembangunan agar agenda percepatan Sofifi dapat dijalankan secara lebih terarah. Kendati begitu, rincian program, mekanisme pendampingan, dan jadwal pelaksanaannya belum dijelaskan lebih lanjut.

Di sektor pendidikan, Bappeda juga mendorong peningkatan mutu sekolah di Sofifi melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Sarmin menyebut sejumlah inisiatif pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat yang disebutnya telah berfungsi, serta dorongan terhadap Sekolah Garuda dan program Sekolah Terintegrasi dari Kementerian Pendidikan Tinggi.


Namun, perhatian pemerintah daerah tidak hanya tertuju pada program nasional. Bappeda ingin kualitas sekolah yang sudah ada di Sofifi meningkat, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

“Tetapi lebih dari itu kita berharap ada kolaborasi antara pemerintah provinsi dan Kota Tidore Kepulauan untuk meningkatkan kualitas sekolah-sekolah yang ada di Sofifi mulai dari tingkat SD sampai di tingkat SMA,” kata Sarmin.

Ia berharap peningkatan mutu pendidikan dapat mengurangi kekhawatiran aparatur sipil negara (ASN) yang tinggal di Sofifi terhadap kualitas pendidikan anak-anak mereka.

“Harapannya ke depan ASN yang ada di Sofifi tidak lagi merisaukan anak-anak yang sekolah di Ternate tapi punya inisiasi untuk pindah ketika kualitas SD sampai SMA di Sofifi punya standar nasional,” ujarnya.

Sarmin mengatakan langkah-langkah terintegrasi untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan itu masih dirumuskan dan diharapkan dapat diwujudkan dalam agenda pembangunan 2027.(red) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini