Pemprov Malut Siapkan Percepatan Sofifi 2027-2029, Ini Proyek yang Bakal Digarap

Rakor penyiapan implementasi percepatan pembangunan kawasan Sofifi yang diadakan Bappeda Maluku Utara. Foto: Istimewa

AyoTernate.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menyiapkan percepatan pembangunan kawasan Sofifi pada 2027-2029 dengan menetapkan dua kawasan prioritas, yakni Sofifi Eco-Sponge Waterfront dan Kie Raha Nexus Corridor. Keduanya diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, penataan perkotaan, serta pengembangan pusat kegiatan ekonomi.

Rencana tersebut tertuang dalam materi rapat koordinasi penyiapan implementasi percepatan pembangunan kawasan Sofifi yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara.

Kepala Bappeda Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, mengatakan pengembangan Sofifi tidak hanya difokuskan pada fungsi ibu kota provinsi dan pusat pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.

“Jadi pengembangannya juga diarahkan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan jasa, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat konektivitas wilayah,” kata Sarmin Adam, Kamis (22/10/2026).

Dalam dokumen perencanaan tersebut, pelaksanaan pembangunan dibagi menjadi tiga tahapan selama tiga tahun. Pada 2027, pemerintah memprioritaskan penyiapan program dan kegiatan yang telah terkonfirmasi, penetapan instansi penanggung jawab, serta identifikasi kebutuhan pendukung, mulai dari kesiapan lahan, dokumen teknis, infrastruktur hingga pembiayaan.

Memasuki 2028, program yang telah siap direncanakan mulai dilaksanakan, sementara kegiatan yang masih berjalan akan dilanjutkan. Pemerintah juga menargetkan penguatan keterhubungan antar kawasan dan integrasi antar program.

Adapun pada 2029, fokus diarahkan pada konsolidasi dan penyelesaian hasil pembangunan, penguatan fungsi kawasan, serta peningkatan konektivitas antar wilayah sebagai fondasi pengembangan pada periode berikutnya.

Kawasan pertama, Sofifi Eco-Sponge Waterfront, diarahkan untuk mengembangkan kawasan tepi pantai sekaligus memperkuat infrastruktur perkotaan. Rencana kegiatannya meliputi penataan waterfront dan promenade, penanganan pesisir, perbaikan drainase, pengendalian genangan, serta penataan Pasar Galala.

Pengembangan kawasan ini juga mencakup fasilitas perikanan terpadu, cold storage, fasilitas logistik, integrasi sistem transportasi, revitalisasi terminal speedboat, pengembangan Terminal Tipe B, hingga pembangunan Tourism Information Center (TIC).

Sementara itu, Kie Raha Nexus Corridor difokuskan pada pengembangan ruang publik dan konektivitas kawasan perkotaan.

Program yang direncanakan mencakup penataan Taman Publik KM 40, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), penataan jalur pejalan kaki dan ruang jalan perkotaan, pengembangan fasilitas meetings, incentives, conferences, and exhibitions (MICE), serta penguatan konektivitas antara pusat kota dan kawasan tepi pantai.

“Adapun Kie Raha Nexus Corridor diarahkan untuk mendukung ruang publik dan keterhubungan kawasan perkotaan, meliputi penataan Taman Publik KM 40, pengembangan ruang terbuka hijau, penataan jalur pejalan kaki dan ruang jalan perkotaan, pengembangan fasilitas MICE, serta penguatan konektivitas antara pusat kota dan kawasan tepi pantai,” jelasnya.

Selain pengembangan dua kawasan prioritas, Bappeda Maluku Utara mengidentifikasi tujuh koneksi yang perlu diperkuat untuk mendukung keterhubungan wilayah.

Ketujuh koneksi tersebut meliputi kawasan tepi pantai-Kie Raha, kawasan tepi pantai-simpul transportasi, terminal-pelabuhan, Pasar Galala-pelabuhan atau fasilitas logistik, Sofifi-Oba, Sofifi-jaringan jalan nasional, serta Sofifi-pusat kegiatan di sekitarnya.

Dalam pembagian peran pelaksanaan, Bappeda bertanggung jawab mengkoordinasikan dan menyinkronkan usulan lintas sektor. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berfokus pada jalan dan jembatan, drainase, penanganan pesisir, RTH, serta taman publik.

Dinas Perumahan menangani penataan permukiman, sedangkan Dinas Perhubungan menyiapkan terminal dan integrasi antarmoda. Adapun Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam penataan Pasar Galala, pengembangan logistik, dan fasilitas cold storage.

Sarmin menegaskan, rencana percepatan pembangunan tersebut masih menjadi kerangka penyiapan program prioritas. Realisasi setiap kegiatan akan ditentukan oleh kesiapan berbagai prasyarat teknis dan administratif.

“Rencana implementasi 2027-2029 ini menjadi kerangka penyiapan program prioritas. Pelaksanaan setiap kegiatan tetap bergantung pada kesiapan lahan, dokumen teknis, pembiayaan, serta pemenuhan prasyarat kewenangan masing-masing instansi,” ujar Sarmin.

Rapat koordinasi penyiapan percepatan pembangunan Sofifi tersebut turut dihadiri Ketua Tim Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Pemprov Maluku Utara dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di lingkungan pemerintah provinsi.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini