Isu Anggaran Menumpuk di OPD Malut, Bappeda Siapkan Evaluasi Program

Kepala Bappeda Maluku Utara Sarmin M. Adam. Foto: Istimewa

AyoTernate.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara menyoroti persoalan alokasi anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD), menyusul isu penumpukan anggaran pada sejumlah instansi.

Evaluasi kini diarahkan pada kesesuaian pagu anggaran dengan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tugas dan fungsi, serta kemampuan OPD merealisasikan program.

Kepala Bappeda Maluku Utara Sarmin M. Adam mengatakan, penilaian terhadap alokasi anggaran tidak bisa hanya dilihat dari besarnya pagu yang diterima masing-masing OPD. Pemerintah daerah juga perlu mengukur apakah anggaran tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan dan dapat diselesaikan sesuai target.

“Bicara soal tusi kemudian melekat di sana program kegiatan itu sudah berdasarkan regulasi. Hanya saja memang basis prioritas itu yang kemudian perlu dilihat secara detail,” kata Sarmin kepada wartawan, Jumat (23/10/2026).

Menurut dia, Bappeda akan membandingkan kapasitas SDM yang tersedia pada setiap OPD dengan anggaran yang dialokasikan. Langkah ini diperlukan untuk mengidentifikasi potensi beban berlebih, hambatan pelaksanaan, hingga risiko program tidak selesai tepat waktu.

“Semaksimal mungkin Bappeda akan menyasar sampai ke titik itu dan memberi masukan, membandingkan kapasitas sumber daya yang tersedia di masing-masing OPD dengan alokasi pagu yang diberikan, sekiranya itu memberatkan dan diproyeksikan tidak akan selesai atau membebani,” ujarnya.

Meski demikian, Sarmin menegaskan alokasi anggaran pada OPD tetap harus dilihat berdasarkan tugas dan fungsi, indikator kinerja utama (IKU), serta perjanjian kinerja masing-masing instansi.

Sepanjang koordinasi berjalan intensif, pimpinan OPD menyanggupi pelaksanaan program, dan kegiatan yang dianggarkan sesuai dengan kewenangannya, persoalan tersebut dinilai masih dapat ditangani.

Di tengah evaluasi alokasi anggaran tersebut, Bappeda Maluku Utara juga mempercepat pengawalan terhadap 18 aksi program prioritas Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe dalam visi Maluku Utara Bangkit.

Sarmin mengatakan, Bappeda tengah melakukan tagging atau pemetaan terhadap setiap program untuk mengetahui perkembangan realisasi, mengidentifikasi kendala, dan memastikan pelaksanaan sesuai sasaran.

“Kalau merujuk ke visi misi, setidaknya ada 18 aksi prioritas Ibu Gubernur itu yang memang dikawal oleh Bappeda untuk percepatannya menuju 2 tahun kepemimpinan di Maluku Utara Bangkit ini,” ujar Sarmin.

Hasil pemetaan tersebut akan menjadi bahan laporan kepada gubernur dan sekretaris daerah (sekda). OPD yang dinilai membutuhkan pembahasan khusus akan dipanggil untuk mendiskusikan langkah mitigasi atas berbagai hambatan pelaksanaan program.

“Terhadap hasil pemetaan itu akan kami beri masukan sebagai pelaporan kepada pimpinan, juga kepada Pak Sekda untuk OPD tertentu yang memang perlu ada diskusi khusus. Kami akan undang lebih lanjut untuk langkah-langkah mitigasi sekaligus menjadi referensi untuk penyusunan 2027,” jelasnya.

Evaluasi ini sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan anggaran tahun 2027, agar alokasi belanja daerah semakin terarah dan sesuai dengan kapasitas pelaksanaannya.

Sarmin menegaskan, arah kebijakan pembangunan Maluku Utara di bawah kepemimpinan Sherly-Sarbin tidak cukup hanya diukur melalui jumlah program yang terlaksana atau besarnya anggaran yang terserap. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap belanja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Sejauh ini memang kebijakan Ibu Gubernur di periode Maluku Utara Bangkit itu difokuskan pada program-program pro rakyat. Hanya saja penekanan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah tidak hanya berbasis output tapi berbasis dampak,” ujarnya.

Karena itu, pada tahun kedua kepemimpinan Sherly-Sarbin, Bappeda akan menitikberatkan evaluasi pada indikator dampak atau outcome program.

Sarmin mencontohkan penyaluran barang kepada masyarakat yang selama ini berpotensi hanya berhenti pada tahap penyerahan, tanpa menghasilkan perubahan signifikan terhadap kesejahteraan penerima.

Menurutnya, pemerintah perlu memantau apakah bantuan yang diberikan benar-benar meningkatkan kualitas hidup maupun pendapatan ekonomi masyarakat.

“Kita punya sejarah panjang soal barang-barang yang dibagikan ke masyarakat itu tidak punya dampak signifikan dan hanya berhenti pada titik output,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe menekankan pentingnya pengawasan terhadap program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Terkait pembagian anggaran antar OPD, Sarmin menyatakan bahwa pengalokasian program dan kegiatan telah mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga rencana strategis (Renstra) masing-masing OPD.

Ia juga menyebut penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mengikuti kodifikasi dan nomenklatur yang sesuai dengan tugas serta fungsi instansi.

“Pembagian kue anggaran ini sudah sesuai dengan visi misi yang memang dalam KUA dan PPAS. Sejauh ini berbasis RPJMD dan berbasis RKPD dan itu di breakdown ke dalam Renstra OPD,” kata Sarmin.

“Jadi kalau kita merujuk ke SIPD, pagu program kegiatan tidak mungkin dilakukan di luar tusi yang melekat karena kalau by system tidak akan ada penginputan kalau di luar kodifikasi dan nomenklatur OPD,” tegasnya.

Sarmin menegaskan pihaknya mendukung kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan sejalan dengan regulasi serta arah kebijakan nasional.

“1000 persen kami sangat sepakat karena dokumen RPJMD yang kita susun sudah berbasis dan sudah mengikuti arahan kebijakan nasional di dalamnya,” pungkasnya.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini