Jubir Organda Malut: Madiyani Tidak Tahu Peristiwa Penghalangan Bus di Pos Moriala

AyoTernate.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Maluku Utara, membantah keras tudingan keterlibatan dalam insiden dugaan penghalangan dua unit bus di kawasan Portal Pos Moriala di Weda, Halmahera Tengah.

Bantahan ini merespon terkait pemberitaan yang mencatut nama ketua organisasi tersebut. Pernyataan tegas itu disampaikan oleh Ketua DPD Organda Malut, Madiyani Muksin, melalui Juru Bicara Organda Malut, Andre Sudin, saat memberikan keterangan pers kepada awak media di Ternate, Sabtu (17/10/2026).

Andre menyatakan, bahwa Organda Malut, khususnya Madiyani Muksin, sama sekali tidak mengetahui kronologi maupun detail peristiwa penghalangan armada bus di lapangan.

“Tiba-tiba nama Ketua DPD sudah dicatut dalam pemberitaan. Yang membawa-bawa nama Ketua DPD itu siapa? Kalau oknum sopir, sebutkan siapa namanya? Ketua DPD dan Organda Malut secara kelembagaan tidak pernah memberikan instruksi dalam bentuk apa pun untuk melakukan penghalangan. Jadi, ini jelas keliru dan menyesatkan,” tegas Andre.

Menurut Andre, pemberitaan tersebut adalah kekeliruan besar. Pihaknya merasa dirugikan karena opini publik yang terbentuk seolah-olah menunjukkan adanya keterlibatan institusi Organda dalam menghambat aktivitas transportasi.

Ia menjelaskan, bahwa kehadiran Organda justru bertujuan untuk membina, menata, dan melindungi para pelaku usaha angkutan jalan, bukan memicu konflik. Oleh karena itu, ia menilai pencantuman nama Madiyani Muksin tidak berdasar pada fakta yang valid.

“Fungsi kami adalah membina dan melindungi iklim usaha transportasi yang sehat dan legal, bukan menghambat. Seluruh operasional angkutan umum di Maluku Utara wajib tunduk pada regulasi demi keselamatan konsumen,” ujar Andre.

Terkait insiden yang menimpa bus Portal Pos Moriala, Andre menyebut masalah tersebut murni dinamika lapangan antar pelaku usaha atau sopir setempat. Peristiwa itu sama sekali tidak berkaitan dengan kebijakan ataupun instruksi pengurus Organda tingkat provinsi.

Organda Malut meminta seluruh pihak, termasuk media massa, untuk lebih jeli melakukan verifikasi (check and recheck) sebelum merilis informasi yang berpotensi merugikan nama baik seseorang atau organisasi profesi.

Saat ini, lanjut Andre, DPD Organda Malut sedang fokus melakukan konsolidasi internal untuk membenahi administrasi dan pelayanan angkutan darat di berbagai kabupaten/kota, termasuk di wilayah industri Halmahera Tengah. Ia juga mengimbau seluruh pengusaha angkutan dan sopir di wilayah tersebut untuk menjaga kondusivitas.

“Kami berharap ego sektoral dapat ditekan guna menghindari gesekan fisik maupun sosial yang merugikan semua pihak di area operasional,” tuturnya.

Sebagai langkah konkret, DPD Organda Malut berencana menerjunkan tim internal ke Halmahera Tengah untuk memantau situasi secara langsung. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang memanfaatkan nama pengurus Organda demi kepentingan sepihak dalam persaingan bisnis.

“Tim internal kami akan segera ke Halmahera Tengah untuk memantau secara langsung guna memastikan tidak ada oknum yang membawa-bawa nama Organda Malut,” kata Andre.

Pihak Organda menegaskan komitmennya untuk selalu bersinergi dengan aparat kepolisian dan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan lalu lintas serta angkutan jalan.

Melalui klarifikasi resmi ini, DPD Organda Malut berharap pemberitaan miring yang menyudutkan figur Madiyani Muksin segera diluruskan. Dengan demikian, fokus pelayanan terhadap kenyamanan dan keselamatan penumpang di wilayah Weda tetap menjadi prioritas utama.(red)