Bupati Kepulauan Sula Diduga Hidup Mewah di Atas Penderitaan Masyarakat Modapia

AyoTernate.com – Sejak Kepulauan Sula dimekarkan menjadi kabupaten di tahun 2003, masih ada masyarakat yang sampai tahun 2025 belum sama sekali menikmati listrik.

Masyarakat yang belum menikmati listrik selama 22 tahun itu, yakni Desa Modapia, Kecamatan Mangoli Utara. Mereka bukan hanya tidak mendapat listrik, jalan aspal juga sampai hari ini masih jadi bayang-bayang.

Di tahun 2015, Pemerintah Desa Modapia, berinisiatif untuk membeli mesin genset. Jadi, genset tersebut disalurkan ke rumah-rumah warga. Tetapi itu pun tidak diberikan secara gratis, warga yang mau mendapat listrik dari desa harus menyetor Rp50 ribu perbulan. Jika ada rumah yang pemakaiannya besar, perbulan Rp100 ribu.

Genset yang disediakan desa itu, hanya menyala salama 12 jam. Namun mereka sering terkendala dengan BBM. Apalagi kalau dana desa belum cair dan warga terlambat bayar, maka sudah pasti harus hidup dalam kegelapan selama berbulan-bulan. Sekarang rumah yang pemaikaiannya besar itu sudah bayar Rp200 perbulan.

Pada saat masyarakat menderita akibat tidak mendapat fasilitas listrik dan jalan yang layak, Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus yang terpilih pada tahun 2021, dalam waktu kurang lebih dua tahun menjabat, sudah membangun rumah mewah berlantai dua di Desa Pastina, Kecamtan Sanana.

Jika dilihat dari bangunan rumah yang saat ini sudah berdiri megah, bisa dipastikan rumah tersebut menghabiskan uang ratusan juta, bahkan miliar.

“Ini sesuatu yang sangat miris dan sangat perihatin,” kata Daris, salah satu warga Kepulauan Sula, Rabu (8/10/2025).

Tentu, Daris mengatakan, tidak ada yang melarang Bupati Kepualaun Sula membangun rumah mewah, justru 10 lantai sekalipun tidak apa-apa, itu haknya Bupati Fifian. Tapi setidaknya penderitaan yang dirasakan masyarakat selama puluhan tahun juga harus diatasi.

“Usia kabupaten yang sudah masuk 22 tahun ini, saya rasa bukan waktu yang singkat. Setidaknya kebutuhan dasar seperti listrik dan jalan sudah harus diselesaikan,” ujarnya.

Jadi, lanjutnya, diharapkan Bupati Fifian dapat mencari solusi untuk mengatasi masalah jalan dan listrik di Kepulaua Sula, terutama di Desa Modapia.

“Kami sebagai masyarakat kecil berharap bupati perhatikan kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti jalan dan listrik. Karena masih banyak desa yang sampai saat ini, selain belum nikmati listrik, juga kesulitan dengan akses jalan,” harap Daris.

Terpisah, akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate, Hardi Kemhay menambahkan, di Kepulauan Sula masih banyak kekurangan yang harus ditangani secara serius. Selain jalan dan listrik, Tata kelola pemerintahan juga kelihatannya amburadul.

“Bukti paling nyata bahwa pemerintahannya amburadul adalah proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) beberapa waktu lalu,” katanya.

Dari semua kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara, Hardi menyampaikan, Kepulauan Sula yang paling lama mengumumkan hasil PPPK. Ini menunjukan kinerja yang amburadul, makanya pernah BKN beri sanksi dengan mengunci Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN),” bebernya.

Selain itu, kata Hardi, dengan adanya kebutuhan dasar masyarakat yang masih banyak belum terpenuhi ini, karena DPRD tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.

“Harusnya DPRD tidak takut dengan bupati. Tapi kenyataannya DPRD Sula lemah dalam mengontrol pemerintahan. Akhirnya berimbas ke masyarakat yang kesulitan mendapatkan fasilitas mendasar, yaitu listrik dan jalan,” sesalnya.

Situasi yang ada di Kepulauan Sula saat ini, Hardi mengungkapkan, DPRD harus berani gunakan hak menyampaikan pendapat. Hak ini bisa digunakan secara kelembagaan maupun personal. Bahwa yang salah bilang salah, jangan ikut-ikutan mendukung kebijakan yang salah dari Bupati Sula. Harus diketahui kalau rakyat sangat menaruh harapan kepada wakil rakyat.

“Saya menduga DPRD dan Bupati Sula bekerja sama untuk hidup mewah di atas penderitaan masyarakat,” tegasnya.(uki/red)