TPP KONI Malut Diminta Diskualifikasi Wagub Sarbin dari Peserta

AyoTernate.com – Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) calon Ketua Komite Olahraha Nasional (KONI) Maluku Utara, diminta untuk mendiskualifikasi Wakil Gubernur Sarbin Sehe sebagai peserta.

Aktivis sekaligus tokoh pemuda Maluku Utara (Malut), Risno Wahid mengatakan, secara etik politik, Wagub Sarbin telah mencederai wajah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut yang saat ini lagi trend di kancah nasional.

“Wagub terlalu jauh ambil peran akar rumput, apalagi ini menyakut dengan profesionalitas para atlit,” kata Risno, Senin (6/10/2025).

Tentu, lanjutnya, pada Pasal 41 UU Nomor 11 Tahun 2022, dengan jelas menjelasakan secara tegas bahwa pengurus KONI provinsi, kabupaten dan kota harus bersifat mandiri dan memiliki kopetensi di bidang keolahragawan.

“Artinya bahwa dalam penjelasan Pasal 41 ini mengisyaratkan yang dimaksdkan dengan kemandirian, tentunya tidak memiliki peran ganda dalam mengatur organisasi, apalagi bapak Sarbin Sehe Ini adalah seorang pejabat tertinggi nomor dua di Malut,” ujarnya.

Kemudian, alumni Fakultas Hukum Unkhair Ternate itu menambahkan, yang terkait dengan memiliki kopetensi di Bidang keolahragawan, nah pada poin itu wajib ditekankan bahwa semua calon perlu ada penghargaan di bidang olahraga atau pernah menjadi atau terlibat dalam kontenstasi olahraga. Karena ini menyakut dengan olahraga dan anak muda.

“Maka seorang ketua yang terpilih nanti memiki ide dan gagas maupun gambaran serta semangat, mengingat wadah ini adalah wadah para anak muda dalam mengembakan bakat mereka,” ucapnya.

Jika dilihat dari syarat pencalonan Ketua KONI, lanjutnya, maka diharapkan TPP sudah sewajibnya mendiskualifikasi Sarbin Sehe, yang dengan secara sah  melanggaran perintah UU Nomot 11 Tahun 2022 tentang Keolahragawan.

“Semestinya pertarungan KONI Malut ini menjadi antensi bersama dan perhatian serius bagi pemerintah untuk menjaga semangat para atlet muda dalam mengembangkan pontensi mereka, bukan malah Wagub yang mengabil peran dalam hal ini, tentunya kalau tetap dipaksakan, ini akan menjadi bom waktu bagi Pemprov Malut,” terangnya.

Organisasi ini, kata Risno, dalam konflik internal antara pemangku kepentingan pasti terjadi di kemudian hari, dan tentunya sangat berdampak pada altlet Maluku Utara.

“Apalagi Gubernur Malut memiliki visi besar dalam membangun olahraga, dan hal itu tidak mudah, perlu ada kerja sama antara gubernur dan wakil sehingga, visi besar gubernur bisa dicapai,” pungkasnya.(uki/red)