Kemiskinan Maluku Utara Turun Jadi 5,59 Persen, Program Gubernur Sherly Mulai Terasa

Wakil Gubernur Sarbin Sehe saat membuka diskusi Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, di kantor Gubernur Maluku Utara. Foto: Istimewa

AyoTernate.com – Angka kemiskinan di Provinsi Maluku Utara menunjukkan tren penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin Maluku Utara pada Maret 2026 mencapai 5,59 persen, turun 0,22 poin dibandingkan September 2025 yang berada di level 5,81 persen.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menilai tren tersebut menjadi indikasi positif dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah, mulai dari sektor pendidikan, perumahan, kesehatan, pembiayaan usaha hingga pertanian.

Wakil Gubernur Maluku Utara sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, mengatakan penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya dilihat dari perubahan angka statistik.

“Kemiskinan bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan menyangkut martabat dan kesejahteraan hidup masyarakat kita,” demikian arahan Sarbin Sehe saat membuka diskusi Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Selasa (11/8/2026).

Menurut Sarbin, penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil kerja bersama yang dilakukan secara konsisten di bawah arahan Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK Daerah. Upaya itu juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota serta berbagai mitra pembangunan.

Sejumlah program unggulan pemerintah provinsi menjadi bagian dari strategi tersebut. Salah satunya melalui sektor pendidikan dengan peningkatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Pada 2026, anggaran BOSDA disebut meningkat menjadi Rp 50 miliar, dari Rp 30 miliar pada 2025. Pemerintah juga meningkatkan intervensi pada sektor perumahan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Jumlah penerima bantuan RTLH pada 2026 mencapai 1.200 penerima, meningkat dibandingkan 700 penerima pada 2025.

Di sektor pendidikan tinggi, Pemprov Maluku Utara menjalankan program Beasiswa Malut Bangkit. Program tersebut menyasar 624 mahasiswa pada 22 perguruan tinggi dengan anggaran sebesar Rp 1,18 miliar.

Sementara di bidang kesehatan, alokasi untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai Rp 21,75 miliar dengan jumlah penerima manfaat sekitar 411 ribu orang. Pemerintah daerah juga memasukkan penguatan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menyasar 232 pelaku usaha yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.

Di sektor pertanian, intervensi dilakukan melalui pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti sprayer, hand traktor, serta pupuk. Berbagai program tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, pembiayaan usaha, serta sarana produksi pertanian.

Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin S. Adam, mengatakan koordinasi penanggulangan kemiskinan perlu diperkuat agar program pemerintah daerah pada tahun berikutnya memiliki basis data dan sasaran yang lebih jelas.

Menurut dia, rapat koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Rakor pengentasan kemiskinan ini nantinya yang akan menjadi data dasar, masing-masing perangkat daerah di dalam mengajukan usulan kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan di tahun mendatang,” jelasnya singkat.

Sarmin juga memaparkan proyeksi angka kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota di Maluku Utara pada 2026. Proyeksi tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan tingkat kemiskinan yang cukup lebar antarwilayah.

Berikut Proyeksi yang Dipaparkan;
1. Halmahera Barat: 4,03-5,40 persen
2. Halmahera Tengah: 3,69-9,62 persen
3. Kepulauan Sula: 5,62-7,82 persen
4. Halmahera Selatan: 3,59-5,63 persen
5. Halmahera Utara: 3,27-4,07 persen
6. Halmahera Timur: 9,15-11,82 persen
7. Pulau Morotai: 3,89-5,04 persen
8. Pulau Taliabu: 5,90-6,43 persen
9. Ternate: 2,34-2,98 persen
10. Tidore Kepulauan: 4,52-5,88 persen

Data tersebut memperlihatkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan tidak seragam di seluruh wilayah Maluku Utara. Karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

Selain memperluas program intervensi, Pemprov Maluku Utara juga mendorong pembenahan basis data sosial ekonomi masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan dan program pemerintah tidak salah sasaran.

Salah satu instrumen yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut diharapkan menjadi rujukan bersama lintas kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota.

Pemanfaatan DTSEN diarahkan untuk memastikan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menjadi sasaran utama berbagai program pengentasan kemiskinan.

Pemprov Maluku Utara juga akan memperhatikan perkembangan indikator kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sarbin menegaskan keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah provinsi. Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan berbagai program berjalan efektif.

“Keberhasilan penanggulangan kemiskinan bukanlah tugas satu pihak semata, melainkan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.

Dengan angka kemiskinan yang turun 0,22 poin menjadi 5,59 persen, Pemprov Maluku Utara masih menghadapi pekerjaan lanjutan untuk memastikan tren tersebut berkelanjutan.

Tantangannya bukan hanya mempertahankan penurunan angka kemiskinan, tetapi juga memastikan intervensi pemerintah benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menekan kemiskinan ekstrem di seluruh kabupaten/kota.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini