Di Hadapan DPRD, Gubernur Sherly Sebut Kemajuan Malut Harus Dibangun Bersama

AyoTernate.com – Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Memasuki usia ke-27, pemerintah provinsi memprioritaskan pemerataan pembangunan melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Sherly dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Maluku Utara untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Maluku Utara di Sofifi, Senin (12/10/2026).

HUT tahun ini, pemerintah mengusung tema “Tumbuh Harus Terasa”. Sherly mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi.

Masyarakat di 10 kabupaten dan kota juga harus merasakan manfaatnya melalui akses jalan yang lebih baik, pelayanan publik yang memadai, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

“Provinsi ini diperjuangkan bersama, maka masa depannya pun harus dibangun bersama,” kata Sherly dalam pidatonya.

Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 21 persen pada 2025. Pada 2026, pertumbuhan ekonomi provinsi ini disebut berada di kisaran 19 persen. Perkembangan kawasan industri dan investasi menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah. Nilai investasi kawasan industri secara kumulatif disebut mencapai Rp 475,85 triliun.

Sementara itu, tambahan investasi baru yang disampaikan dalam pidato gubernur mencapai Rp 27 triliun. Aktivitas industri di Pulau Obi juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. PT Harita misalnya, disebut menyerap sekitar 30.000 pekerja.

Namun, Sherly mengakui pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Karena itu, pemerintah daerah berupaya memperluas manfaat pengelolaan sumber daya alam agar tidak hanya terkonsentrasi pada kawasan industri, tetapi juga menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.

Infrastruktur menjadi salah satu fokus pembangunan. Dari sekitar 1.000 kilometer jalan yang menjadi kewenangan provinsi, tingkat kemantapannya baru mencapai 46 persen. Pemerintah mencatat pembangunan jalan provinsi sepanjang 25 kilometer pada 2025 dan 125 kilometer pada 2026. Dengan demikian, total jalan yang dibangun dalam dua tahun tersebut mencapai 150 kilometer dengan konstruksi hotmix.

Pada 2027, pemerintah menargetkan tambahan 150 kilometer sehingga total pembangunan mencapai 300 kilometer. Sisa jalan yang belum tertangani ditargetkan diselesaikan pada 2028–2029. Pembangunan jalan tani juga dilanjutkan. Setelah mencapai 150 kilometer sepanjang 2025–2026, pemerintah menargetkan pembangunan 200 kilometer pada 2027.

Untuk memperkuat konektivitas antar daerah, lanjut Sherly, pembangunan jembatan dilaksanakan secara bertahap. Sebanyak 31 jembatan pada tahap pertama disebut telah selesai, disusul tambahan 30 jembatan pada tahap kedua. Dukungan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah juga diarahkan ke 10 kabupaten dan kota, dengan alokasi Rp300 miliar pada 2025 dan Rp240 miliar pada tahun berikutnya.

Pemerintah provinsi turut meningkatkan program perbaikan rumah tidak layak huni. Program bedah rumah yang mencapai 700 unit pada 2025 ditargetkan meningkat menjadi 1.200 unit pada 2026 dan 1.500 unit pada 2027.

Selain itu, Pemprov Maluku Utara memperjuangkan kuota bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sebanyak 10.000 rumah untuk 10 kabupaten dan kota pada tahun mendatang. Dari target awal 5.300 rumah pada 2026, sebanyak 4.542 rumah telah terverifikasi.

Di sektor pendidikan, pemerintah memperluas akses beasiswa bagi putra-putri Maluku Utara. Kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Gadjah Mada, ditempuh melalui jalur afirmasi.

Pemprov juga mendorong kehadiran Politeknik Ketenagakerjaan untuk memperkuat keterampilan tenaga kerja lokal. Sementara itu, anggaran revitalisasi SMA disebut mencapai Rp 92 miliar pada tahun sebelumnya dan Rp 51 miliar pada tahun berjalan, dengan tambahan Rp 40 miliar yang masih diupayakan.

Pada sektor kesehatan, layanan operasi jantung telah diresmikan di Halmahera Utara dan Ternate pada 2026. Pemerintah juga mendorong penguatan fasilitas kesehatan di Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu melalui dukungan anggaran pusat yang disebut mencapai Rp 150 miliar.

Dukungan tersebut mencakup fasilitas ICU, CT-Scan, serta ruang operasi untuk bayi prematur. Revitalisasi rumah sakit regional di Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Tidore Kepulauan juga disiapkan. Dari sisi anggaran, pendapatan daerah Maluku Utara pada 2027 direncanakan sebesar Rp 3,57 triliun, dengan pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp 800 miliar.

Selain itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 3,8 triliun, atau meningkat 54 persen dibandingkan APBD induk 2026. Sekitar 30 persen anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung konektivitas. Pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 3 persen dan pengangguran menjadi 2,5 persen. Intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem direncanakan menyasar 13.000 keluarga.

Pada sektor pertanian, program pengembangan kelapa mencakup penyediaan bibit untuk lahan seluas 15.000 hektare dan pembukaan 3.000 hektare lahan baru. Adapun sektor perikanan diperkuat melalui dukungan kredit usaha rakyat bagi nelayan dan bantuan mesin perahu.

Pemprov juga mengalokasikan Rp 300 miliar dalam APBD Perubahan untuk pembayaran dana bagi hasil (DBH). Pada 2027, pemerintah merencanakan tambahan alokasi Rp 250 miliar secara bertahap.

Sherly menegaskan, percepatan pembangunan tidak dapat hanya dibebankan kepada gubernur dan wakil gubernur. Pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat perlu bekerja sama agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

“Membangun Maluku Utara tidak bisa menjadi pekerjaan satu gubernur, wakil gubernur, satu jajaran pemerintahan, atau satu kelompok politik. Provinsi ini diperjuangkan bersama, maka masa depannya pun harus dibangun bersama,” tegas Sherly.

Ia menutup pidatonya dengan mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan HUT ke-27 sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi dan memastikan pertumbuhan Maluku Utara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Dirgahayu ke-27 Provinsi Maluku Utara, tumbuhnya harus terasa,” pungkasnya.(red)