Dishut Malut Diduga Lindungi Bupati Sula Terkait Perusakan Hutan Lindung

AyoTernate.com – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Maluku Utara, diduga lindungi Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus terkait dengan masalah perusakan hutan lindung.

Hutan lindung seluas 5,2 hektare yang berada di tiga desa, yakni Desa Fukweu, Wainin, dan Desa Malbufa itu, diduga dibabat habis oleh Bupati Fifian untuk kepentingan perkebunan Kakao.

Dilansir dari media Dewa Kipas, Kepala Dinas Kehutanan Maluku Utara (Malut) Basyuni Thahir, memerintahkan rehabilitasi ulang kawasan hutan lindung seluas 5,2 hektare di Kepulauan Sula yang dibabat tanpa izin.

“Saat membuka lahan, masyarakat tidak mengetahui bahwa wilayah tersebut merupakan kawasan hutan lindung. Oleh karena itu, kami memohon rehabilitasi agar pemanfaatan lahan dapat melalui perizinan resmi,” kata Basyuni pada 16 Agustus 2026.

Praktisi Hukum Maluku Utara, Zulkarnain Yoisangadji menanggapi apa yang disampaikan Kadishut Malut Basyuni. Menurut Zulkarnain, sangat tidak masuk akal kalau Dinas Kehutanan menyebut masyarakat yang membabat hutan lindung.

Karena, Zulkarnain menyampaikan, perusakan hutan lindung ini adalah temuan langsung dari UPTD Kesatuan Pengeloalan Hutan (KPH) Kepulauan Sula. Jadi tidak mungkin kalau KPH tidak tahu siapa pelaku utama di balik semua itu.

“Di lokasi pembukaan lahan itu, tidak mungkin KPH tidak tahu kalau siapa yang melakukan aktivitas pembersihan lahan. Kan orang-orang yang setiap hari datang di hutan itu adalah sebagian pejabat daerah dan sejumlah kepala desa,” kata Zulkarnain, Rabu (12/9/2026).

Zulkarnain menyebut, jika Dinas Kehutanan Malut bilang masyarakat yang bongkar hutan lindung, dengan alasan masyarakat tidak tahu bahwa wilayah tersebut masuk hutan lindung, maka itu tidak tepat sasaran.

“Masyarakat mana yang dimaksud. Jangan karena mau melindungi pelaku utama, Dishut bawa nama-nama masyarakat,” tegasnya.

Zulkarnain menduga bahwa Dinas Kehutanan Malut mencoba lindungi Bupati Kepulauan Sula, Ningsi Mus dari masalah perusakan hutan lindung di Kecamatan Sanana Utara.

“Kami curiga ada pihak lain yang Dinas Kehutanan Malut takut, sehingga hanya memberikan sanksi kepada perusak hutan lindung dengan melakukan rehabilitasi ulang,” ucap Zulkarnain.

Tentu, Zulkarnain menambahkan, tidak mungkin Pemda Kepulauan Sula tidak tahu kalau hutan di tiga desa itu masuk pada wilayah hutan lindung.

“Harusnya ada sanksi hukum yang Dinas Kehutanan Malut lakukan. Sebab diduga ada faktor kesengajaan hutan lindung dibabat habis,” pungkasnya.(red)