Awal 2026, BPBJ Maluku Utara Minta OPD Segera Input Rencana Pengadaan ke SiRUP

AyoTernate.com – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menginput data rencana pengadaan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Permintaan ini disampaikan seiring dimulainya tahapan persiapan lelang tahun anggaran 2026.

Kepala BPBJ Setdaprov Maluku Utara, Hairil Hukum, mengatakan instansinya telah memasuki fase awal persiapan lelang, terutama setelah terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 yang mengatur tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.

“BPBJ saat ini sudah masuk tahapan persiapan lelang,” kata Hairil, Rabu (7/6/2026).

Menurut dia, sebelum peraturan tersebut diterapkan secara penuh, BPBJ akan melakukan sosialisasi kepada seluruh OPD agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.

Hairil menjelaskan, regulasi terbaru membagi pelaksanaan pengadaan ke dalam dua skema. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diberi kewenangan melaksanakan lelang secara mandiri karena dinilai memiliki sumber daya manusia yang memenuhi syarat. Adapun pengadaan nonteknis dipusatkan di BPBJ.

Ia menambahkan, ketentuan baru juga mengatur kualifikasi pejabat pembuat komitmen (PPK). PPK minimal harus bertipe B, sementara PPK tipe C dibatasi hanya menangani paket pekerjaan sederhana dengan nilai tertentu.

“PPK tipe C hanya boleh menangani pengadaan barang di bawah Rp 200 juta dan pekerjaan konstruksi di bawah Rp 400 juta,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, BPBJ telah meminta OPD segera menginput rencana pengadaan ke SiRUP. Di internal BPBJ, lima kelompok kerja (pokja) telah dibentuk untuk mendampingi OPD dalam proses tersebut.

Hairil mengatakan, BPBJ menargetkan proses lelang berjalan bertahap. Jika dokumen perencanaan dari OPD telah siap, lelang perencanaan akan didahulukan sebelum masuk ke tahap lelang fisik.

“Jika perencanaan sudah siap, lelang perencanaan bisa selesai sekitar April,” kata dia.

Proses lelang diperkirakan memakan waktu sekitar 40 hari, dilanjutkan penyusunan dokumen perencanaan selama satu bulan, sebelum masuk ke lelang konstruksi fisik.
Terkait kewenangan PUPR melaksanakan lelang secara mandiri, Hairil menegaskan hal itu tetap sesuai aturan. Namun, BPBJ siap memberikan dukungan apabila terdapat keterbatasan sumber daya manusia.

“Kalau pejabat pengadaan di PUPR tidak mampu, bisa meminta bantuan ke BPBJ,” pungkasnya.(red)