Diduga Langgar Hak Pekerja, PT Favor Indah Jaya Dilaporkan ke Disnakertrans Malut

Tim advokat Koalisi Pendamping Buruh Maluku Utara. Foto: Istimewa

AyoTernate.com – Dugaan pelanggaran hak normatif pekerja oleh perusahaan subkontraktor di kawasan industri Halmahera Tengah, Maluku Utara, kembali mencuat. Kali ini, PT Favor Indah Jaya dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara (Malut) atas dugaan tindak pidana ketenagakerjaan.

Laporan pengaduan tersebut secara resmi disampaikan oleh tim advokat yang tergabung dalam Koalisi Pendamping Buruh Maluku Utara, Jumat (20/11/2026). Laporan itu diajukan atas nama Mahrun Wahab, mantan pekerja yang menjabat sebagai HSE Coordinator/Manager di lokasi operasional PT Favor Indah Jaya, subkontraktor PT WBGN, di Lelilef, Kecamatan Weda Tengah.

Mahrun diketahui bekerja di perusahaan tersebut sejak Mei 2024 hingga Oktober 2026. Dalam laporan yang diserahkan kepada Pengawas Ketenagakerjaan, Koalisi menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran hak pekerja yang dilakukan manajemen perusahaan di bawah pimpinan Direktur Irwan Hasan.

Setidaknya terdapat empat persoalan utama yang menjadi sorotan, mulai dari tidak adanya kepesertaan jaminan sosial, pelanggaran jam kerja, tidak dibayarkannya upah lembur, hingga pengabaian hak cuti tahunan.

Pertama, selama kurang lebih 29 bulan bekerja, korban diduga tidak pernah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Perusahaan juga disebut tidak memfasilitasi pemeriksaan kesehatan atau Medical Check-Up (MCU).

Koalisi menilai tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan terkait jaminan sosial dan perlindungan ketenagakerjaan. Ironisnya, dugaan pelanggaran standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) tersebut justru dialami pekerja yang bertanggung jawab mengawasi aspek HSE di lapangan.

Kedua, perusahaan diduga menerapkan sistem kerja non-shift selama tujuh hari penuh dalam sepekan tanpa memberikan hak istirahat mingguan kepada pekerja.

Ketiga, korban disebut diwajibkan bekerja mulai pukul 07.30 hingga 17.00 WIT. Bahkan, dalam kondisi tertentu, jam kerja diperpanjang hingga pukul 22.00 WIT tanpa disertai pembayaran upah lembur.

Keempat, korban mengaku tidak pernah memperoleh hak cuti tahunan minimal 12 hari setelah bekerja selama 12 bulan berturut-turut.

Selain itu, hubungan kerja antara korban dan perusahaan diduga berlangsung tanpa perjanjian kerja tertulis. Pembayaran upah bulanan sebesar Rp10 juta juga disebut dilakukan melalui transfer ke rekening pribadi admin perusahaan.

Koalisi menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola hubungan kerja di perusahaan.

Persoalan tersebut kemudian berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diduga dilakukan secara sepihak melalui pesan daring pada 16 Oktober 2026. PHK tersebut terjadi hanya dua hari setelah korban meninggalkan lokasi kerja karena alasan darurat keluarga.

Perwakilan Koalisi Pendamping Buruh Maluku Utara, Lukman Harun, mengatakan kasus tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan ketenagakerjaan di kawasan industri Maluku Utara.

“Kasus ini harus menjadi atensi serius bagi fungsi pengawasan negara di sektor industri Maluku Utara. Sebab, ini bukan kali pertama terjadi. Pembiaran terhadap subkontraktor yang beroperasi tanpa kontrak kerja tertulis, mengabaikan BPJS Ketenagakerjaan, dan menerapkan jam kerja eksploitatif akan menciptakan preseden buruk bagi perlindungan buruh,” ujar Lukman, Jumat (20/11/2026).

Ia berharap pengawasan negara disertai pemberian sanksi tegas agar menjadi pembelajaran bagi perusahaan subkontraktor lain yang beroperasi di kawasan industri dan pertambangan Maluku Utara.

Melalui laporan tersebut, Koalisi mendesak Pengawas Ketenagakerjaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Disnakertrans Provinsi Maluku Utara segera menindaklanjuti pengaduan dengan menerbitkan Nota Pemeriksaan.

Koalisi juga meminta agar perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan pidana sesuai kewenangan yang berlaku, sekaligus memastikan seluruh hak normatif korban dipenuhi dan dibayarkan oleh perusahaan.

Tembusan laporan pengaduan itu turut disampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan pihak BPJS.

Laporan tersebut juga diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi ditindaklanjuti secara serius untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak pekerja di kawasan industri Maluku Utara.

(red/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini