Market Sounding Jalan Lapen 2026, Pemprov Maluku Utara Dorong Efisiensi dan Kontrak Payung

AyoTernate.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar market sounding pelaksanaan konsolidasi dan kontrak payung pekerjaan konstruksi jalan lapen Tahun Anggaran 2026.

Langkah ini ditempuh untuk menekan pemborosan anggaran sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di daerah.

Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Sahid Bela Ternate, Kamis (5/2/2026), merupakan kolaborasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Acara dibuka Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda melalui Asisten I Setda, Kadri Laetje.

Dalam sambutannya, Kadri menegaskan market sounding menjadi forum strategis untuk memastikan proses pengadaan berjalan efisien, transparan, dan akuntabel.

Ia meminta seluruh pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pengadaan konsisten menjalankan prosedur, sekaligus memprioritaskan produk lokal selama memenuhi spesifikasi teknis dan harga yang wajar.

“Belanja pemerintah harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi daerah, bukan sekadar menghabiskan anggaran,” kata Kadri.

Ia juga mengingatkan penyedia yang terdaftar dalam katalog elektronik agar secara berkala memperbarui data produk, spesifikasi, dan harga di etalase e-katalog LKPP. Menurut Kadri, akurasi data menjadi kunci kelancaran e-purchasing dan pelaksanaan kontrak payung.

Kadri menekankan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap regulasi di seluruh tahapan pengadaan. Pendampingan dari LKPP, BPKP, Polda, dan Kejaksaan diminta dimanfaatkan secara optimal guna meminimalkan risiko penyimpangan.

Selain itu, ia meminta pimpinan organisasi perangkat daerah memperkuat koordinasi lintas OPD, khususnya Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pangan, serta BPBD, agar pelaksanaan proyek jalan lapen berjalan efektif dan berkualitas.

“Saya berharap pengadaan konstruksi tahun anggaran 2026 berjalan tertib, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Utara,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPBJ Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, mengatakan market sounding bertujuan mendorong efisiensi anggaran sekaligus membuka ruang lebih luas bagi penyedia lokal. Skema yang digunakan adalah konsolidasi paket pekerjaan dalam bentuk kontrak payung dengan pihak ketiga.

“Beberapa paket lapen digabung dan dilelang sekaligus, tetapi kontraknya diteken bertahap. Polanya mirip multiyears,” kata Hairil.

Ia mencontohkan, pembangunan jalan lapen di Pulau Obi sepanjang lima kilometer dapat dikonsolidasikan dalam satu proses lelang, meski pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai kontrak.

Hairil juga menegaskan pekerjaan jalan lapen tetap menggunakan aspal cair yang ditaburi agregat halus atau pasir, sesuai analisis Seksi 7.6.

“Bukan berarti tanpa aspal. Tetap memakai aspal cair. Kami mendorong semua penyedia masuk e-katalog dan mengikuti e-purchasing untuk paket konsolidasi lapen,” ujarnya.

Menurut Hairil, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada kesiapan teknis Dinas PUPR sebagai pelaksana lapangan serta komitmen semua pihak menjaga kualitas pekerjaan konstruksi.(red)