Praktisi Soroti Dugaan Pemotongan Dana BOS 2026 di Kepulauan Sula

AyoTernate.com – Dugaan pemotongan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2026 dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, disorot.

Informasi yang didapatkan AyoTernate, dana BOS dicairkan oleh pihak Dinas Pendidikan Kepulauan Sula kepada seluruh kepala sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP).

Namun, ada dugaan bahwa seluruh kepala sekolah menyetor ke pihak dinas dengan nilai yang berbeda-beda. Untuk SD, katanya Rp5 juta dan SMP 10 persen dari dana yang dicairkan.

Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026, aturannya sangat tegas, dana BOS wajib disalurkan utuh 100 persen ke masing-masing sekolah. Dinas tidak berwenang memotong sepeser pun.

Praktisi Hukum Maluku Utara, Zulkarnain Yoisangadji mengatakan, anggaran pendidikan harus dipergunakan dengan baik dan benar. Jika yang terjadi di Kepulauan Sula benar adanya, maka itu adalah kejahatan yang tidak bisa dibiarkan.

“Kalau anggaran pendidikan disalahgunakan, maka yang jadi korban adalah siswa. Dana BOS di Sula ini, apabila benar ada dugaan pemotongan, maka penegak hukum harus usut masalah tersebut,” kata Zulkarnain, Senin (5/10/2026).

Dugaan pemotongan dana BOS Kepulauan Sula, lanjutnya, masuk dalam kategori pungutan liar (pungli). Pelanggaran semacam ini, merupakan kategori kejahatan berat.

“Di Sula sendiri, kalau mau dilihat, perkembangan pendidikan termasuk masih sangat lambat. Jadi, anggaran yang diberikan oleh negara, paling tidak dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai salah gunakan,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Sula, Marini Nur Ali saat dikonfirmasi via WhatsApp, yang bersangkutan sudah lebih dulu memblokir nomor wartawan AyoTernate. Pihak redaksi kemudian mencoba menghubungi orang-orang dekatnya Marini, tetapi belum direspon hingga berita ini terbit.(red)