Bupati Fifian Diduga Gagal Awasi Sejumlah Proyek Miliaran di Kepulauan Sula

AyoTernate.com – Bupati Fifian Adeningsi Mus diduga gagal kawal sejumlah proyek yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara (Malut).

Fifian Adeningsi Mus sendiri, menjabat Bupati Kepulauan Sula sejak 2021 hingga tahun 2025 ini. Sekarang ini sudah masuk periode kedua Ningsi menjabat.

Proyek yang termasuk gagal di masa kepemimpinan Ningsi, baik proyek pembanguan fisik maupun pengadaan, menjadi sorotan banyak pihak. Karena sebagian besar pekerjaannya diduga fiktif.

Proyek-proyek itu, antaranya belanja tak terduga (BTT) tahun 2021 sebesar Rp28 miliar. Kemudian pada tahun 2022, Pemda mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,4 miliar untuk pembangunan jembatan di kilometer 4 (km) Desa Wailoba. Namun proyek itu diduga fiktif atau sampai sekarang tidak ada pembangunan.

Kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Saniahaya – Modapuhi, Kecamatan Mangoli Utara tahun anggaran 2023, nilai anggaran sebesar Rp4.972.077.614 yang bersumber dari APBD. Dari total tersebut, kontraktor telah mencairkan uang muka 30 persen atau sebesar Rp1.320.288.177, namun hingga saat ini pekerjaannya belum ada atau fiktif.

Yang berikut, pembangunan jalan sentra pertanian Sanihaya-Modapia senilai Rp5,2 miliar yang bersumber dari DAK 2023. Proyek ini diduga fiktif karena tak ditemukan aktivitas di lapangan.

Ada juga proyek lalan lapen Sanihaya-Modapia senilai Rp4,2 miliar dari APBD 2024 yang diduga mangkrak tanpa progres nyata. Pengaspalan jalan menuju pasar Basanohi dengan anggaran Rp2 miliar lebih dari APBD 2025 yang hingga kini belum terealisasi.

Proyek pembangunan rumah dinas dan empat puskesmas tahun 2024 dengan nilai anggaran Rp28,3 miliar. Namun tidak selesai dikerjakan hingga batas waktu berakhir.

Selanjutnya, proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat senilai Rp15 miliar dari DAK 2024 juga dipertanyakan, karena ditemukan adanya pembongkaran pondasi cakar ayam di lokasi pekerjaan. Kondisi tersebut memperkuat dugaan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan proyek.

Kemudian proyek pembabunan PAUD di Desa Modapohi Trans yang dikerjakan oleh Ketua KNPI Kepulauan Sula, Rifai Umasugi yang sampai di tahun 2025 ini juga belum dapat diselesaikan.

“Saya rasa masih banyak lagi proyek-proyek yang diduga bermasalah. Kasihan uang negara tidak dimanfaatkan dengan baik,” kata Rahmat, salah satu warga Kepulauan Sula, Selasa (28/10/2025).

Rahmat mengatakan, dengan tidak selesainya proyek yang ada di Kepulauan Sula ini, menunjukkan bahwa Bupati Ningsi lemah dalam melalukan pengawasan.

“Memang benar itu tanggung jawab masing-masing dinas terkait. Tetapi sebagai seorang pemimpin, harus menaruh perhatian dengan pekerjaan yang menyangkut dengan daerah. Terutama menyangkut dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Selama ini, lanjutnya, jika Bupati Ningsi tegas terhadap bawahannya, maka semua kepala dinas yang mengelola anggaran, benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

“Kasihan, Sula sudah 22 tahun lebih tapi masih banyak masyarakat yang sampai saat ini belum menikmati jalan, pelayanan kesehatan yang belum maksimal, dan fasilitas pendidikan yang belum memadai, ditambah lagi dengan listrik,” pungkasnya.(uki/red)