Terkait RPJMD Pulau Taliabu, Budiman: Kita Tidak Ingin Pola Lama Terulang

AyoTernate.com – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Budiman L. Mayabubun mendesak pemerintah daerah segera tuntaskan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.

Ia menilai, waktu penyelesaian dokumen strategis tersebut sudah terlalu mepet dan berpotensi mengganggu sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2026.

“RPJMD adalah kompas pembangunan daerah. Kalau dokumen ini belum selesai, sementara kita sudah masuk tahap pembahasan KUA-PPAS 2026, maka arah kebijakan anggaran akan kehilangan pijakan hukum dan logika perencanaan yang seharusnya,” kata Budiman, Rabu (22/10/2025).

Tentu, alumni Fakultas Hukum Universitas Khairun itu menyampaikan, RPJMD bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan arah kebijakan pembangunan lima tahun yang menjadi dasar penyusunan Renstra OPD, RKPD, hingga APBD tahunan. Karena itu, keterlambatan penyusunan akan menimbulkan efek domino terhadap efektivitas pelaksanaan program dan efisiensi penggunaan anggaran publik.

Budiman menjelaskan, kewajiban penyusunan RPJMD diatur secara tegas dalam Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan kepala daerah menetapkan RPJMD paling lambat 6 bulan setelah pelantikan.

Selain itu, lanjutnya, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjadi pedoman teknis penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

“Kalau RPJMD terlambat, otomatis seluruh turunan dokumen perencanaan, mulai dari Renstra dinas, RKPD, sampai APBD akan kehilangan dasar hukum. Itu bisa berimplikasi pada ketidakterpaduan program, dan pada akhirnya, pelayanan publik menjadi korban,” jelas Budiman.

Terkait implikasi terhadap dnggaran dan Pembangunan 2025–2030, alumni Himpunan Mahasiswa Islam itu menilai, RPJMD harus segera difinalisasi agar tidak menghambat penyusunan dokumen KUA-PPAS dan RKA OPD tahun 2026. Tanpa RPJMD, pembahasan APBD rawan tumpang tindih dan berpotensi mengarah pada penggunaan anggaran yang tidak selaras dengan visi-misi kepala daerah.

“Kita tidak ingin arah pembangunan 2025–2030 terjebak dalam proyek-proyek jangka pendek yang tidak berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penyusunan RPJMD harus berbasis data dan analisis kebutuhan publik,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu. 

Jadi, lanjutnya, pentingnya sinkronisasi RPJMD Taliabu dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi Maluku Utara, dan RPJMN 2025–2029, agar program daerah dapat memperoleh dukungan dari dana transfer pusat maupun program lintas kementerian.

Menyangkut dengan lambannya proses penyusunan, Budiman menambahkan, pihaknya berencana memanggil Bappeda untuk dimintai penjelasan terkait progres penyusunan RPJMD. DPRD menilai, penundaan yang berlarut menandakan lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah dan minimnya disiplin perencanaan.

“Kita tidak ingin melihat pola lama berulang. Pemerintah harus serius, karena tanpa RPJMD yang sah, arah pembangunan bisa keluar dari koridor hukum,” pungkasnya.

RPJMD 2025–2030 akan menjadi dokumen strategis pertama dalam periode kepemimpinan kepala daerah baru. DPRD menegaskan bahwa penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan berorientasi hasil, agar kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar formalitas perencanaan.(uki/red)